Dewan Komisaris memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja Direksi yang membanggakan di tahun 2018. Direksi telah memberikan upaya terbaiknya, sehingga menghasilkan kinerja Perseroan yang sangat baik.

Pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang kami hormati,,

Bersama ini kami sampaikan Laporan Dewan Komisaris akan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi selama 2018. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris selalu memegang prinsip independensi dan fokus pada pencapaian Visi Perseroan yaitu “Menjadi Perusahaan Jalan Tol Nasional Terbesar, Terpercaya dan Berkesinambungan” serta Misi Perseroan, khususnya Misi pertama yaitu “Memimpin Usaha Jalan Tol di Seluruh Rantai Nilai Secara Profesional dan Berkesinambungan Guna Meningkatkan Konektivitas Nasional”.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2018

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara self assessement, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-153/XI/2016 tanggal 07 November 2016 tentang Penetapan Revisi Sistem Self Assessment Kinerja Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persereo) Tbk. dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator) Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Januari 2018. Pada akhir Desember 2018, hasil self assessment Dewan Komisaris diperoleh skor sebesar 4,81 dengan klasifikasi penilaian “A” (sangat baik), melebihi target skor penilaian yang ditetapkan sebesar 4,50.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi Perseroan

Dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi strategi Perseroan, Dewan Komisaris menggunakan mekanisme secara langsung maupun tidak langsung. Mekanisme secara langsung dilakukan melalui kunjungan ke tempat-tempat kegiatan Perseroan maupun ke unit-unit dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu ke Direksi Perusahaan. Sedangkan mekanisme secara tidak langsung dilakukan melalui rapat dengan mengundang Direksi.

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan di antaranya ke Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, Proyek Jalan Tol Trans Jawa, Cabang Purbaleunyi, Cabang Semarang, Cabang Belmera, dan Jalan Tol Manado–Bitung. Menurut pandangan Dewan Komisaris, strategi Perseroan telah diimplementasikan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari dicapainya indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tata Cara dan Frekuensi Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Dewan Komisaris telah menyusun dan menetapkan program kerja tahunan Dewan Komisaris Tahun 2018. Setiap bulannya diselenggarakan minimal 2 (dua) kali rapat yaitu rapat Dewan Komisaris dan rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris menggunakan mekanisme Rapat bersama Direksi dan mekanisme lainnya, seperti persetujuan Dewan Komisaris dan Keputusan Dewan Komisaris. Dengan tersusunnya program kerja tahunan Dewan Komisaris, pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan Perseroan dapat dilakukan lebih efektif dan mengenai sasarannya.

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 13 (tiga belas) kali rapat internal Dewan Komisaris dan melaksanakan Rapat bersama Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali, menghasilkan persetujuan 41 (empat puluh satu) persetujuan, dan keputusan sebanyak 21 (dua puluh satu) keputusan.

Setiap keputusan rapat dipantau dan dievaluasi tindak lanjutnya. Sampai dengan akhir 2018, lebih dari 90% keputusan rapat telah selesai ditindaklanjuti sedangkan sisanya masih dalam proses penyelesaian dan diharapkan sebagian besar sudah dapat diselesaikan pada awal tahun 2019.

Penilaian atas Kinerja Direksi

Memenuhi fungsi dan tugas Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di BUMN yang dijabarkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Lampiran I/6-15 Aspek Pengujian/Indikator Butir 17 Parameter Nomor 58 dan 59, serta Aspek Pengujian/Indikator Butir 19 Parameter Nomor 67, yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan, serta perannya dalam pencalonan anggota Direksi dan menilai kinerja Direksi secara individu dan kolegial serta pengusulan tantiem dan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku, maka Dewan Komisaris telah menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja Direksi yang membanggakan di tahun 2018. Direksi telah memberikan upaya terbaiknya, sehingga menghasilkan kinerja Perseroan yang sangat baik.

Tinjauan Ekonomi Makro

Dewan Komisaris sangat menyadari bahwa kinerja Direksi tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi makro, baik nasional maupun global. Meskipun masih dihadapkan pada perekomian global yang masih penuh tantangan, perekonomian nasional mampu tumbuh dengan baik, yaitu sebesar 5,17%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 5,07%. Meskipun nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika masih mengalami fluktuasi yang cenderung melemah, Pemerintah telah berhasil mempertahankan inflasi pada tingkat rendah, yaitu sebesar 3,13%, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga stabil.

Stabilnya kondisi perekonomian nasional telah mendukung pertumbuhan industri konsensi jalan tol dan industri operasi jalan tol, yang masing-masing diproyeksikan sebesar 22% mulai dari tahun 2015 hingga 2025. Peluang yang ada dalam perekonomian makro telah ditangkap dengan baik oleh Perseroan yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja operasional maupun keuangan di 2018.

Kondisi ekonomi makro yang bergerak ke arah positif telah dimanfaatkan dengan baik oleh Direksi yang telah berhasil meningkatkan kinerja Perseroan di 2018. Dewan Komisaris memberikan penghargaan kepada Direksi dan jajaran manajemen Jasa Marga yang telah memberikan yang terbaik bagi Perseroan.

Pada tahun 2018, Perseroan berhasil meningkatkan pendapatan tol sebesar 9,1% dari Rp8.281,3 miliar di tahun 2017 miliar menjadi Rp9.036,4 miliar di tahun 2018. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan yang signifikan dari pendapatan tol ruas Surabaya-Mojokerto dan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sebagai akibat dari pengoperasian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto seksi Sepanjang-Krian pada Desember tahun 2017 yang berdampak penuh pada tahun 2018. Seksi Sepanjang-Krian merupakan missing link dari Jalan Tol Surabaya-Mojokerto sehingga pengoperasian jalan tol ini dapat mendorong pertumbuhan pendapatan tol PT Jasamarga Surabaya Mojokerto. Sedangkan peningkatan pendapatan tol pada PT Jasamarga Kualanamu Tol disebabkan oleh telah dilakukannya pengoperasian ruas baru dan konektivitas dengan Jalan Tol Belmera yang juga memberikan dampak positif.

Peningkatan lalu lintas transaksi disertai adanya perubahan tarif tol telah mampu meningkatkan pendapatan usaha Perseroan. Di samping itu, Perseroan juga mampu menerapkan strategi konektivitas yang efektif, sehingga mampu mendorong pertumbuhan pendapatan. Pendapatan Usaha Perseroan mencapai Rp36,97 triliun di 2018. Pencapaian tersebut meningkat sebesar Rp1,89 triliun atau sebesar 5,36% dari tahun 2017 yang mencapai Rp35,09 triliun.

Peningkatan pendapatan telah dikelola dengan baik, sehingga laba usaha Perseroan di tahun 2018 mengalami peningkatan. Pencapaian laba usaha mencapai Rp5,42 triliun meningkat 16,50% atau Rp767,15 miliar dari tahun 2017 yang mencapai Rp4,65 triliun.

Pencapaian Key Performance Indicator

Pelaksanaan penilaian Direksi tahun 2018 dilakukan dengan salah satu hal yang menjadi bahan penilaian atas kinerja Direksi adalah evaluasi atas kinerjanya dalam pencapaian target KPI per Direktorat yang disampaikan dan dilaporkan dalam Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan. Selain itu juga dinilai kepatuhannya dalam menjalankan perusahaan sesuai Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan/atau Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), serta kinerja Direksi dalam menindaklanjuti keputusan-keputusan rapat Dewan Komisaris dan rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi dan tindak lanjuti atas saran-rekomendasi audit auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik/BPK) serta kepatuhan dan/atau pemenuhan ketentuan yang diatur dalam perjanjian dengan Pihak Ke-3.

Kinerja Utama Korporat dinilai baik, dimana nilai total kinerja tercapai dan terlampaui. Kinerja Direktorat Keuangan dinilai baik, yang terlihat dari indikator rasio-rasio keuangan terealisasi di atas target. Kinerja Direktorat Pengembangan dinilai cukup baik, dimana kinerja utamanya tercapai lebih tinggi dari rencana, namun untuk beberapa kinerja tercapai di bawah target, di antaranya progres pelaksanaan beberapa proyek jalan tol. Kinerja Direktorat SDM dan Umum dinilai cukup baik, dengan untuk pemenuhan kompetensi tercapai sesuai target, walaupun untuk program CSR capaiannya sedikit di bawah target. Kinerja Direktorat Operasi I dinilai cukup baik, yang terlihat dari program-program yang menyangkut pengembangan teknologi informasi sebagian besar telah diselesaikan dan pembangunan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) di Anak Perusahaan Jalan Tol dan Cabang sebagian telah diselesaikan. Kinerja Direktorat Operasi II dinilai cukup baik, dimana ruas-ruas jalan tol yang dioperasikan telah memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimum).

Berdasarkan penilaian di atas, KPI Direksi pada tahun 2018 telah melampaui yang telah ditargetkan. Realisasi pencapaian KPI Direksi di tahun 2018 adalah sebesar 110,57%.

Dalam hal evaluasi dan penilaian atas tindak lanjut keputusan-keputusan rapat, setiap keputusan rapat Dewan Komisaris dan rapat koordinasi Dewan Komisaris-Direksi harus ditindaklanjuti oleh Direksi dan pelaksanaannya dipantau.

Berdasarkan evaluasi dan penilaian Dewan Komisaris, Direksi telah mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau ketentuan yang diatur dalam perjanjian dengan pihak ketiga.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Kondisi perekonomian nasional yang relatif stabil dan tetap mengalami pertumbuhan serta tetap terjaganya inflasi pada tingkat yang rendah, merupakan faktorfaktor yang dipertimbangkan Dewan Komisaris bahwa prospek usaha Perseroan yang telah disusun Direksi sudah sangat tepat.

Hal penting lainnya yang mendasari pandangan Dewan Komisaris dalam menilai prospek usaha Perseroan adalah telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan konektivitas nasional. Salah satu target Pemerintah untuk meningkatkan konektivitas darat adalah pembangunan 1.000 km jalan tol baru. Dewan Komisaris berpandangan bahwa Direksi akan mampu mengambil kesempatan yang ada, sehingga kinerja Perseroan akan selalu tumbuh dalam jangka panjang.

Rencana Pengembangan Perseroan

Sehubungan dengan rencana pengembangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam RJPP 2018-2022 dan seiring dengan rencana Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang memerlukan biaya investasi yang besar, Dewan Komisaris memberikan masukan dan saran kepada Direksi terkait dasar kebijakan dan strategi Perseroan dalam proyeksi keuangan Perseroan baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Direksi diminta untuk menyiapkan langkah-langkah korporasi untuk mengantisipasi hal-hal yang akan menimbulkan dampak pada usaha dan kondisi Perseroan, di antaranya melalui penyusunan manajemenrisiko dan mitigasinya. Selain itu agar target-target sasaran yang dirumuskan dalam RJPP 2018-2022 tetap akan dapat dicapai dengan baik, Direksi disarankan untuk fokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas usaha, peningkatan kualitas aplikasi teknologi informasi dalam rangka pengamanan pendapatan tol dan integrasi transaksi pembayaran tol, optimalisasi potensi pendapatan non tol, rekayasa keuangan untuk mengurangi beban bunga pinjaman dan/atau mendapatkan sumber pembiayaan dana investasi yang kompetitif/murah, dan dengan pemenuhan kebutuhan SDM yang berkompetensi, berintegritas dan profesional, serta melakukan transformasi yang diikuti penyesuaian struktur organisasi.

Persetujuan Dewan Komisaris atas Usulan RKAP Tahun 2019

Memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 17 ayat 3 dan 4 terkait RKAP, Dewan Komisaris memberikan pendapat dan persetujuan atas usulan rancangan RKAP yang disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 hari sebelum tahun buku baru dimulai dan pemberian persetujuan Dewan Komisaris diberikan paling lambat 30 hari setelah tahun anggaran berjalan.

Setelah melalui beberapa kali perbaikan, atas usulan RKAP 2019, Dewan Komisaris secara prinsip menyetujui usulan tersebut dan telah disahkan dan ditetapkan menjadi RKAP 2019 dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris-Direksi tanggal 28 Januari 2019.

Evaluasi dan Penilaian atas Kepatuhan Direksi Menjalankan Perseroan Sesuai dengan RKAP 2018 dan RJPP 2018-2022

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi dalam menjalankan Perseroan telah mematuhi dan sesuai dengan hal-hal yang telah ditetapkan RKAP 2018 dan RJPP 2018–2022.

Kepatuhan terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam RJPP 2018–2022, antara lain bahwa dalam rangka mengimplemantasikan arahan strategis dan program transformasi Perseroan yang memerlukan pembagian peran yang jelas untuk setiap lini bisnis, Direksi telah mengusulkan untuk merubah/merevisi struktur organisasi yang ada menjadi struktur organisasi menuju short term sesuai RJPP Tahun 2018-2022. Pada akhir November 2018 setelah beberapa prasyaratan yang menyangkut aspek legal dan bisnis, operasional, dan SDM dipenuhi, usulan perubahan struktur organisasi tersebut disetujui Dewan Komisaris.

Sehubungan dengan aksi korporasi berupa penambahan kegiatan investasi Perseroan, Dewan Komisaris setelah mendiskusikan dan memberikan arahan kepada Direksi untuk melakukan kajian atas RJPP 2018–2022. Berdasarkan penjelasan Direksi, Dewan Komisaris secara prinsip menerima hasil review RJPP 2018-2022.

Pemberian Arahan Dewan Komisaris kepada Direksi atas Implementasi Rencana dan Kebijakan Perseroan

Terkait aspek perubahan lingkungan bisnis yang berdampak signifikan pada usaha dan kinerja Perseroan, Dewan Komisaris memberikan arahan bahwa berbagai upaya harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadi perubahan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Perseroan, antara lain dampak terkait dengan diteruskan dan dipacunya realisasi program Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastrukur khususnya yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, khususnya pembangunan jalan tol sepanjang 1.500 km di Jawa maupun di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sampai dengan 2019 dan prasarana yang terkait dengan investasi bisnis jalan tol. Program-program tersebut menuntut tercukupinya kebutuhan dana investasi yang sangat besar yang akan mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan, yang harus dikelola secara baik, serta harus diantisipasi dengan baik agar usaha maupun kinerja Perseroan tidak terpengaruh. Selain itu terjadinya kompetisi yang semakin ketat dan tumbuhnya sarana dan sarana transportasi publik serta transportasi masal, baik yang dilakukan oleh investor dalam dan luar negeri. Pengoperasian dari sarana dan prasarana tersebut memerlukan penggunaan teknologi informasi yang modern dan terintegrasi.

Strategi dan rekayasa-rekayasa keuangan yang tepat dan efektif perlu dilakukan dengan diikuti oleh peningkatan efisiensi dan efektivitas pengoperasian jalan tol serta transformasi organisasi dan SDM. Penyiapan dan penyediaan sumber daya Perseroan berupa SDM yang profesional, handal dan berintegritas sehingga bisnis jalan tol dilakukan secara efektif, efisien serta bersih sesuai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik menjadi suatu hal penting yang perlu menjadi perhatian Direksi.

Selain itu diberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir dan sistem remunerasi, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan Perseroan dalam menjalankan bisnis jalan tol dan non tol.

Pada aspek kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan, setelah mempelajari laporan Komite Audit, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan.

Kemudian dalam aspek kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya, Dewan Komisaris meminta Direksi untuk mengkaji efisiensi dan efektifitas kebijakan pengadaan barang/jasa saat ini, untuk menentukan modernisasi pengadaan yang dibutuhkan oleh Jasa Marga serta menyusun timeline program transformasi pengadaan barang/jasa yang sedang dilakukan.

Terakhir, dalam aspek kebijakan mutu, pelayanan dan pelaksanaannya, Dewan Komisaris memberikan catatan kepada Direksi agar pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimum) dapat dilaksanakan pada kesempatan pertama.

Pandangan atas Penerapan Good Corporate Governance

Peningkatan kinerja Perseroan merupakan hasil dari penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang efektif. Prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan telah diterapkan dengan baik oleh Perseroan. Prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan melalui berbagai mekanisme GCG seperti, manajemen risiko, sistem pengendalian internal, Whistleblowing System (WBS) dan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Pengendalian Internal

Sesuai dengan semangat prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yakni dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan yang ada, Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa Direksi akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris dibantu Komite Audit mendorong dan memastikan pelaksanaan audit KAP atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan laporan audit independen KAP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan terhadap pengendalian internal dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya tepat sesuai jadwal waktu yang ditetapkan.

Penilaian atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Tahun 2018

Hasil Assessment Good Corporate Governance (GCG) tahun 2018 Perseroan dilaksanakan oleh pihak independen dengan total nilai yang diperoleh oleh sebesar 97,823 dari total nilai maksimal yaitu sebesar 100,000 yang setara dengan 97,82% atau mencapai kualifikasi “Sangat Baik”.

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban memberikan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan Perseroan, Dewan Komisaris secara konsisten mengedepankan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Hasil penilaian atas penerapan GCG di lingkungan Dewan Komisaris tahun 2018 sebesar 98,89% dengan klasifikasi penilaian “Sangat Baik”.

Manajemen Risiko

Seperti halnya kegiatan usaha lainnya, bisnis jalan tol juga dihadapkan pada berbagai risiko. Bisnis jalan tol merupakan investasi besar yang memiliki ketidakpastian usaha, baik selama masa pembangunan maupun pengoperasiannya. Di samping itu, bisnis jalan tol juga memiliki jangka waktu pengembalian investasi yang panjang, sehingga manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pencapaian kinerja Perseroan.

Dewan Komisaris meminta Manajemen senantiasa berupaya menjamin dan melakukan pengawasan atas efektivitas penerapan manajemen risiko. Menurut pandangan Dewan Komisaris, Manajemen Risiko yang diterapkan oleh Persoran telah berjalan dengan baik. Tingkat maturitas sistem manajemen Perseroan telah mencapai level Mahir (Proficient) yang menunjukkan bahwa Perseroan telah konsisten dalam menerapkan manajemen risiko.

Sistem Pengendalian Internal

Dewan Komisaris sangat menekankan pentingnya penerapan sistem pengendalian internal Perseroan yang sangat dibutuhkan dalam memberi keyakinan akan tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi dan keandalan pelaporan serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dewan Komisaris melihat Perseroan telah memiliki sistem pengendalian internal yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan.

Perseroan juga telah mengacu pada standar best practice internasional yaitu rerangka pengendalian internal yang dikembangkan oleh Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of The Treadway Commision.

Penerapan dan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)

Dewan Komisaris memberikan perhatian yang besar atas risiko-risiko korporat khususnya risiko fraud atau kecurangan yang dapat terjadi dalam menjalankan bisnis tol dan non tol. Oleh karena itu Dewan Komisaris menekankan perlunya dibuat mekanisme yang efektif untuk pencegahan atas kemungkinan terjadinya fraud pada framework pengendalian internal, yang dapat terdiri dari control environment; pengendalian kegiatan; penilaian risiko; informasi dan komunikasi; dan monitoring.

Selain itu Direksi terus didorong untuk membudayakankepatuhan terhadap kode etik yang telah disepakati bersama, meningkatkan efektivitas prosedur pendeteksian, serta investigasi atas terjadinya pelanggaran kepatuhan dan mekanisme komunikasi di Perusahaan atas suatu pelanggaran.

Direksi juga didorong untuk terus mengefektifkan penerapan Whistleblowing System (WBS) yang dikelola oleh pihak ketiga yang independen dan bereputasi dan Dewan Komisaris telah memberikan masukan untuk memperkuat Whistleblowing System (WBS) yang ada, dan Dewan Komisaris bersama Direksi telah menerbitkan keputusan bersama untuk merevitalisasi WBS Jasa Marga.

Menurut pandangan Dewan Komisaris, penerapan WBS di Jasa Marga sudah berjalan dengan baik, namun demikian, beberapa hal masih harus ditingkatkan.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Perseroan menyadari perlunya penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) ke dalam proses bisnis Perseroan. Mengacu pada Keputusan Direksi No. 45/KPTS/2018, saat ini kedudukan Teknologi Informasi di Perseroan sudah mengalami transformasi tidak hanya sebagai pendukung untuk mencapai efisiensi dan efektivitas proses bisnis namun sebagai inovasi untuk menjaga ketahanan bisnis dan meningkatkan pendapatan Perseroan.

Pengukuran Maturity Level Tata Kelola TI tahun 2018 oleh pihak eksternal (konsultan), Jasa Marga telah mencapai nilai 3,23 yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 dengan nilai 3,21.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan corporate social responsibility) merupakan salah satu bentuk penerapangood corporate governance. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan telah dilakukan secara holistik, terintegrasi dengan proses bisnis Perseroan.

Dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial, Perseroan dinilai telah menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan kegiatan Perseroan terhadap para pemangku kepentingan. Dewan Komisaris senantiasa memastikan kegiatan Perseroan telah memberikan dampak positif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat, pemenuhan hak para karyawan, pengguna jalan tol maupun pemasok.

Hal tersebut terlihat dari tingginya engagement pegawai, kepuasan para pengguna jalan tol dan kepuasan pemasok.

Penunjukan dan PenetapanKantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018

Berdasarkan surat Panitia Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik PT Jasa Marga (Persero) Tbk. untuk Tahun Buku 2018 dan keputusan rapat Dewan Komisaris, telah ditetapkan pemenangnya yaitu KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) untuk melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2018. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) b huruf b. 5. dan Pasal 21 ayat (2) c. Anggaran Dasar Perseroan, Direksi telah mengagendakan dalam RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 yang diselenggarakan pada 10 April 2018.

RUPS menyetujui usulan KAP tersebut dan memutuskan bahwa Dewan Komisaris diberikan wewenang dan kuasa dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang telah ditetapkan tidak dapat menyelesaikan lingkup pekerjaannya karena sebab apapun. Sehubungan dengan adanya sanksi terhadap KAP Satrio Bing Eny & Rekan dari OJK yang dapat membawa pengaruh terhadap citra Perseroan, maka melalui rapat khusus Dewan Komisaris pada tanggal 15 Oktober 2018, setelah menerima penjelasan dari Direksi maka diputuskan untuk membatalkan kontrak KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte) untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan tahun 2018, sekaligus meminta Direksi segera menyelesaikan segala kewajiban yang timbul atas pemutusan kontak tersebut. Kemudian berdasarkan rekomendasi Komite Audit, Dewan Komisaris menunjuk KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) sebagai KAP pengganti.

Penunjukan KAP pengganti tersebut telah melalui proses pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perseroan dan berdasarkan rekomendasi Komite Audit.

Dewan Komisaris menyampaikan surat kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan telah mendapatkan persetujuan tertulis atas penetapan KAP KAP Purwanto, Sungkoro & Surja sebagai KAP pengganti untuk audit umum Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program PKBL Perseroan Tahun Buku 2018.

Penunjukan dan Penetapan KAP untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019

Berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, penetapan KAP untuk audit tahun buku 2019 akan dilakukan melalui pelelangan yang prosesnya dimulai pada akhir tahun 2018. Melalui surat keputusan Dewan Komisaris, telah dibentuk Panitia Pengadaan Jasa Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019. Penetapan pemenang pelelangan telah dijadwalkan dan penetapan KAP untuk audit laporan keuangan tahun buku 2019 akan diusulkan sebagai salah satu agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2018.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki organ penunjang yang meliputi Komite Audit; Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko; dan Sekretariat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris secara periodik melakukan penilaian terhadap kinerjanya yang berdasarkan indikator kinerja kunci yang telah ditetapkan.

Hasil pencapaian KPI Komite Audit di tahun 2018 telah melampaui yang ditargetkan. Dari target sebesar 5,00 Komite Audit berhasil mencapai nilai total sebesar 5,46.

Pada tahun 2018, KPI Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko berhasil mencapai nilai total 85 dari yang ditargetkan sebesar 100.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Pada periode 2018, komposisi Dewan Komisaris Perseroan mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris Perseroan Sebelum RUPS Tahunan Tanggal 10 April 2018

Jumlah dan Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan sebelum RUPS Tahunan tanggal 10 April 2018 berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen, 4 (empat) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Jasa Marga.

Refly Harun : Komisaris Utama/Komisaris Independen
Sigit Widyawan : Komisaris Independen
Boediarso Teguh Widodo : Komisaris
Sugihardjo : Komisaris
Muhammad Sapta Murti : Komisaris
Agus Suharyono : Komisaris

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris Perseroan Setelah RUPS Tahunan Tanggal 10 April 2018

Jumlah dan Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah RUPS Tahunan tanggal 10 April 2018 berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen, 4 (empat) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Jasa Marga.

Refly Harun : Komisaris Utama/Komisaris Independen
Boediarso Teguh Widodo : Komisaris Independen
Sugihardjo : Komisaris
Muhammad Sapta Murti : Komisaris
Agus Suharyono : Komisaris
Vincentius Sonny Loho : Komisaris

Sehubungan dengan adanya perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut, Dewan Komisaris telah mengatur dan menata kembali uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris, serta menetapkannya dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-70a/V/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Revisi Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris Perseroan Setelah RUPS Luar Biasa Tanggal 5 September 2018

Jumlah dan Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah RUPS Luar Biasa tanggal 5 September 2018 berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen, 4 (empat) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Jasa Marga.

Sapto Amal Damandari : Komisaris Utama/Komisaris Independen
Sugihardjo : Komisaris Independen
Muhammad Sapta Murti : Komisaris
Agus Suharyono : Komisaris
Anita Firmanti Eko Susetyowati : Komisaris
Vincentius Sonny Loho : Komisaris

Perubahan ini juga diikuti dengan diterbitkannya surat keputusan Dewan Komisaris tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris No. KEP-139/IX/2018 tanggal 27 September 2018.

Adanya perubahan susunan anggota Dewan Komisaris menyebabkan terjadinya perubahan susunan keanggotaan komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Perubahan susunan Anggota Komite Audit Perseroan telah dilaporkan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk kepatuhan Perseroan teradap peraturan perundangan yang berlaku.

Penutup

Atas capaian kinerja Perseroan yang membanggakan di 2018, Dewan Komisaris mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direksi berserta seluruh jajaran Manajemen Perseroan. Atas kepercayaan para pemegang saham, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih. Ke depannya, Dewan Komisaris akan tetap memberikan yang terbaik dalam melakukan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, sehingga Perseroan senantiasa mendapatkan kontribusi yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

Mengakhiri laporan Dewan Komisaris tahun 2018 ini, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja sama dan dukungan dari seluruh stakeholders yang memungkinkan Perseroan terus tumbuh dan berkembang menjadi Perseroan yang besar dan tangguh dalam bisnis jalan tol, serta memberikan jasa pelayanan yang lebih baik bagi seluruh pengguna jalan tol dan dalam kiprahnya mendukung program Pemerintah untuk mempercepat menyediakan prasarana dan sarana infrastruktur di sektor transportasi khususnya jalan tol, yang sangat diperlukan dalam mendukung dan memperkuat kondisi dan pertumbuhan bidang ekonomi dan keuangan negara.

Tanpa partisipasi dan kerja sama yang terjalin dengan baik dari seluruh pemegang saham, masyarakat dan pengguna jalan tol serta mitra kerja Perseroan dalam mengawasi dan membina Jasa Marga, akan sulit bagi Perseroan dapat tumbuh dengan pesat dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan serta berkontribusi dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah, khususnya jalan tol.

Dewan Komisaris dengan penuh semangat akan terus meningkatkan komitmen agar Perseroan dikelola secara baik, transparan dan modern dengan mengedepankan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih kepada Direksi dan seluruh jajaran pejabat dan karyawan Jasa Marga dan selanjutnya mengajak untuk bekerja lebih keras, semangat dan tekun dalam tahuntahun mendatang dalam bidang tugasnya masingmasing.

Kita yakin Allah Yang Maha Esa memberikan berkah dan pertolongan-Nya bagi kita semua. Amin.

Jakarta, April 2019

Atas Nama Dewan Komisaris

Sapto Amal Damandari

Komisaris Utama/Komisaris Independen