Dari hasil penilaian Konsultan Independen atas penerapan GCG di lingkungan Dewan Komisaris tahun 2017 diperoleh skor penilaian 98,86% dengan predikat penilaian “Sangat Baik”.

Pemegang Saham yang terhormat,

Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang dengan segala berkah dan rahmat-Nya, Dewan Komisaris dapat melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajiban memberikan pengawasan dan nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan dan pengembangan Perseroan selama tahun 2017, dengan pokok-pokok penjelasan sebagai berikut.

PERUBAHAN KOMPOSISI DAN PERUBAHAN PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dalam mengawali laporan pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris, perlu kami laporkan bahwa pada tahun 2017, terdapat perubahan susunan komposisi Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan pada 15 Maret 2017, telah diputuskan untuk memberhentikan Taufik Widjoyono, angggota Dewan Komisaris yang telah memasuki masa purnatugas sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan sebagai penggantinya diangkat anggota baru Dewan Komisaris, yaitu Sugihardjo, yang saat ini menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, sehingga susunan Dewan Komisaris Tahun 2017 menjadi sebagai berikut.

  1. Komisaris Utama/Komisaris Independen: Refly Harun
  2. Komisaris Independen: Sigit Widyawan
  3. Komisaris: Boediarso Teguh Widodo
  4. Komisaris: Sugihardjo
  5. Komisaris: Agus Suharyono
  6. Komisaris: Muhammad SaptaMurti

Sehubungan dengan adanya perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris telah mengatur dan menata kembali uraian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Dewan Komisaris, serta menetapkannya dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-087/IV/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Revisi Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pengaturan dan penataan uraian tugas dan tanggung jawab itu bertujuan mempertahankan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan dan pengembangan Perseroan.

KINERJA DEWAN KOMISARIS

PROGRAM KERJA, RAPAT, FREKUENSI, DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI

Untuk mengawali pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris tahun buku 2017, disusun dan ditetapkan program kerja tahunan Dewan Komisaris Tahun 2017 yang meliputi agenda-agenda rapat bulanan Dewan Komisaris selama satu tahun dan kunjungan kerja ke cabang-cabang perusahaan termasuk ke proyek-proyek jalan tol baru yang sedang dibangun di dekat cabang yang bersangkutan. Setiap bulannya diselenggarakan minimal 2 kali rapat, yaitu rapat Dewan Komisaris dan rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi. Dalam hal ada suatu aksi korporasi atau permasalahan yang sangat mendesak untuk dibahas dan diputuskan, tidak tertutup kemungkinan diselenggarakannya rapat khusus Dewan Komisaris bersama Direksi. Dengan tersusunnya program kerja itu, pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi lebih efektif dan mengenai sasaran.

Selama tahun kerja 2017, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 13 kali rapat dan 10 kali kunjungan ke cabang dan ke anak perusahaan jalan tol dan 1 kali rapat persiapan RUPS dan 1 kali RUPS Tahunan Perseroan pada 15 Maret 2017, serta 14 kali rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi. Jumlah tersebut termasuk 3 kali rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi yang diselenggarakan oleh Direksi. Setiap rapat, dikeluarkan undangan rapat yang ditandatangani oleh Komisaris Utama, yang berisi keterangan acara/agenda, tanggal, waktu, dan tempat rapat dan setiap rapat selalu dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan memimpin rapat, Komisaris Utama menunjuk salah satu anggota Dewan Komisaris untuk memimpin rapat. Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris rata-rata di atas 86%. Semua keputusan rapat diambil melalui musyawarah untuk mufakat, dan ketika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan. Tindak lanjut setiap keputusan rapat dipantau dan dievaluasi.

Sampai dengan akhir tahun 2017, lebih dari 94% (129 dari 137 keputusan rapat) telah selesai ditindaklanjuti dan sisanya yang 6% (8 keputusan) masih dalam proses penyelesaian, yang pada awal tahun 2018 diharapkan sudah dapat diselesaikan, kecuali masalah-masalah hukum yang prosesnya cukup memakan waktu yang lama.

Di setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat koordinasi Dewan Komisaris, yang mengundang kehadiran Direksi, dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Sebagai dokumen perusahaan, risalah rapat diadministrasikan dengan baik oleh Corporate Secretary dan Sekretaris Dewan Komisaris.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN KEPATUHAN DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2017

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada saat ditetapkan Program Kerja Tahunan Dewan Komisaris juga diputuskan dan ditetapkan tolok ukur kinerja utama (key performance indicator/KPI) untuk Dewan Komisaris Tahun 2017. Dokumen itu dipergunakan untuk melihat dan mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN, yang kemudian dijabarkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dalam KPI Dewan Komisaris Tahun 2017 skor pencapaian nilai kinerja untuk klasifikasi nilai “A” (“Sangat Baik” dalam 4,5-5,0).

Pada akhir tahun 2017, dengan menggunakan sistem selfassessment kinerja Dewan Komisaris yang ada, target yang ditetapkan dapat tercapai, yaitu dengan perolehan nilai berklasifikasi “A” dengan skor penilaian 4,92. Capaian itu meningkat lebih baik daripada capaian nilai tahun 2016 sebesar 4,77. Dewan Komisaris bertekad untuk bekerja lebih baik dan lebih keras lagi sehingga minimal dapat mempertahankan prestasi kerja tahun 2017 tersebut.

Penilaian atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Tahun 2017

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban memberikan pengawasan dan nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan Perseroan, Dewan Komisaris secara konsisten mengedepankan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). Setiap tahunnya, penerapan prinsip-prinsip itu dievaluasi dan dinilai oleh konsultan independen, yang penunjukannya dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Dari hasil penilaian konsultan independen atas penerapan GCG di lingkungan Dewan Komisaris Tahun 2017 diperoleh skor penilaian 98,86% dengan predikat penilaian “Sangat Baik” meskipun sedikit turun dari capaian skor penilaian GCG tahun 2016 yang sebesar 99,36%.

Dewan Komisaris akan secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip GCG secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan membudaya dalam menjalankan tugas pengawasan, dengan sasaran mendorong seluruh jajaran Perseroan mewujudkan visi dan misi Perseroan dalam bisnis jalan tol dan nontol, yang akan menguntungkan seluruh stakeholder dan dengan demikian, Perseroan akan memiliki kemampuan dan daya saing yang kuat untuk berkembang baik di tingkat nasional maupun regional, serta menyukseskan program pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional, khususnya jalan tol di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERSEROAN YANG DISUSUN OLEH DIREKSI

Rencana Pengembangan Perseroan

Terkait dengan rencana pengembangan Perseroan sebagaimana yang disebut dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2013–2017, atas pencapaian sasaran-sasaran target sampai dengan tahun 2017 sebagai tahun kelima RJPP, Dewan Komisaris menyarankan agar target sasaran pembangunan jalan tol baru tahun 2017 dipacu dan diselesaikan secepatnya dan beberapa program baru yang tidak dapat diakomodasi dalam RKAP 2017 dimasukkan ke RKAP 2018, sebagai tahun pertama RJPP 2018-2022 yang sedang dibahas Dewan Komisaris bersama Direksi dan ditargetkan dapat disetujui dan disahkan sebelum akhir tahun 2017.

Dalam rangka diskusi tentang pengembangan strategi untuk meningkatkan nilai Perseroan yang akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan menetapkan visi-misi perusahaan sebagai dasar arahan strategis penyusunan usulan RJPP 2018-2022, pada 4 Maret 2017 Dewan Komisaris telah diundang Direksi untuk mendengarkan paparan konsultan dan kemudian memberikan masukanmasukan. Kemudian Direksi merangkum masukan-masukan hasil diskusi pada 4 Maret 2017 tersebut dan menyusun kembali pengembangan strategi untuk meningkatkan nilai Perseroan untuk didiskusikan dengan Dewan Komisaris pada 10 Agustus 2017. Pokok-pokok diskusi meliputi (1) transformasi dan prosesnya, (2) visi dan misi, (3) arahan strategis dan arahan strategi lini bisnis dan model bisnisnya, (4) peran dan lingkup pekerjaan dan pembagian peran dan tanggung jawab grup JSMR, (5) potensi pengelompokan fungsi sesuai dengan arahan strategis, (6) potensi struktur organisasi JSMR jangka panjang dan jangka pendek, (7) potensi pembentukan struktur holding BUMN konstruksi dan jalan tol dan potensi pengambilalihan bisnis jalan tol dan bisnis nontol, (8) potensi struktur organisasi JSMR tanpa adanya business alignment holding BUMN dan dengan adanya alignment, (9) potensi struktur organisasi JSMR dengan adanya holding BUMN, dan (10) skenario proyeksi keuangan JSMR (tanpa divestasi).

Dewan Komisaris secara umum menerima penjelasan Direksi mengenai konsep dasar kebijakan dan strategi usulan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2018-2022 dan meminta Direksi untuk menyiapkan strategi komunikasi kepada publik terkait proyeksi keuangan Perseroan pada tahun 2018 dan 2019, serta menyiapkan langkah-langkah korporasi untuk menjaga target pertumbuhan laba Perseroan. Kemudian dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi pada 27 September 2017, Dewan Komisaris menerima hasil review atas pelaksanaan RJPP 2013-2017 serta usulan pokok kebijakan dan strategi untuk penyusunan RJPP 2018-2022, dan menegaskan kembali perlunya Direksi menyiapkan materi dan strategi komunikasi publik mengenai RJPP 2018-2022 serta menyetujui pokok-pokok kebijakan dan strategi serta sasaran program untuk penyusunan RKAP 2018.

Rencana pengembangan Perseroan yang tecermin dalam RJPP 2018-2022 itu akhirnya disetujui oleh Dewan Komisaris pada 27 November 2017 setelah Direksi menyampaikan skenario-skenario proyeksi keuangan dan dibahas bersama Dewan Komisaris dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi pada 27 November 2017. Dalam kesempatan tersebut Dewan Komisaris juga menyetujui secara prinsip usulan RKAP 2018 (sebagai tahun pertama dan RJPP 2018-2022)

Perubahan Lingkungan Bisnis yang Berdampak Besar pada Usaha Perseroan

Selain isu pembentukan holding BUMN yang akan berdampak besar pada usaha Perseroan, Dewan Komisaris minta agar Direksi juga membuat antisipasi dalam penyiapan dan penyediaan sumber daya Perseroan, kebijakan dan strategi Perseroan yang tepat, efektif, dan efisien, serta manajemen risiko dan mitigasinya, agar target-target sasaran yang telah dirumuskan dalam RJPP 2018-2022 tetap tercapai dengan baik, yakni sehubungan dengan program pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastrukur khususnya yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, yang perlu mendapat dukungan dan keterlibatan Perseroan sebagai salah satu BUMN pemerintah yang cukup besar dan andal.

Salah satu program yang telah melibatkan Jasa Marga ialah pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung dan LRT, yang keduanya dibangun di koridor jalan tol Jasa Marga, serta percepatan penyelesaian ruas-ruas Jalan Tol TransJawa yang berpotensi. Dalam melakukan akuisisi ruas-ruas jalan tol yang belum dibangun, Dewan Komisaris minta Direksi mengkaji lebih dalam dan teliti aspek-aspek legal, teknis, dan finansial, risiko yang ada dan mitigasinya, serta prospeknya di masa depan.

Hal-hal tersebut tentunya akan memengaruhi jumlah pengguna jalan tol dan berpengaruh pada likuiditas keuangan Perseroan pada saat pembangunan proyek dan pengoperasiannya selama masa cost recovery atau breakeven point belum tercapai. Selain itu, ada dampak dari kebijakan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan pembebasan tanah yang diperlukan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk proyek jalan tol Jasa Marga, melalui pemberian fasilitas dana talangan. Dalam pelaksanaan pemanfaatannya, proses pengadministrasiannya cukup berisiko sehingga Dewan Komisaris memutuskan agar Direksi mendorong percepatan penyelesaian administrasi dan melakukan kajian risiko pembayaran dana talangan, serta kajian risiko atas keterlibatan dalam proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, LRT. Hasil evaluasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi persetujuan Dewan Komisaris terhadap tindakan-tindakan Direksi selanjutnya.

Selain permasalahan yang telah diuraikan di atas, Dewan Komisaris meminta Direksi untuk fokus pada pemenuhan kebutuhan SDM yang profesional dan berintegritas bagi anak-anak perusahaan jalan tol baru yang akan atau sedang dibangun agar nantinya pengelolaan perusahaan berjalan efektif dan efisien dalam menghasilkan pendapatan dan laba usaha, serta SDM profesional dan berpengalaman dalam bidang pengawasan dalam jumlah yang cukup agar bisnis jalan tol dilakukan dengan bersih dan memenuhi ketentuanketentuan governance-nya.

RKAP DAN PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

RKAP Tahun 2018

Dalam memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat 2 huruf b2, yaitu kewajiban Dewan Komisaris untuk memberikan pendapat dan persetujuan atas usulan RKAP yang disiapkan dan diajukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dalam rapat koordinasi bersama Direksi pada 27 November 2017 pada prinsipnya menyetujui RKAP 2018 dengan menerbitkan surat Dewan Komisaris No. DK202/XI/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Persetujuan dan Pengesahan RKAP PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun 2018. Persetujuan Dewan Komisaris tersebut lebih cepat dua bulan daripada ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan. Penyusunan RKAP 2018 tersebut telah memperhatikan dan diselaraskan dengan aspirasi pemegang saham tersebut pada surat Plt. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. S-19/D4.MBU/10/2017 tanggal 23 Oktober 2017. Selain itu, Dewan Komisaris telah meneliti, mengkaji, dan memberikan persetujuan atas usulan revisi RKAP 2017, yaitu yang pertama dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi pada 12 Maret 2017 dan revisi RKAP 2017 yang kedua pada 9 November 2017 dalam rapat khusus Dewan Komisaris.

KAP untuk Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan

Tahun Buku 2017

Untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017, Dewan Komisaris setelah mempertimbangkan hasil evaluasi Komite Audit atas kinerja kantor akuntan publik (KAP), audit tahun buku 2016 yang dinyatakan layak, dan memutuskan untuk menunjuk kembali KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja yang bekerja sama dengan Ernst & young Global Limited (selanjutnya disebut KAP E&y). Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris menyusun jadwal pengadaan dan membentuk Panitia Negosiasi Harga. Untuk mengantisiapsi apabila negosiasi gagal, Dewan Komisaris akan mengusulkan kepada RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 yang diselenggarakan pada Maret 2017 untuk melimpahkan kewenangan penunjukan KAP kepada Dewan Komisaris setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Kemudian Panitia Negosiasi Harga merumuskan Kerangka Acuan Kerja dan merumuskan biaya audit yang dilakukan dengan cara menggabungkan pelaksanaan audit Kantor Induk Jasa Marga dengan audit seluruh anak perusahaan sekaligus supaya memperoleh perhitungan biaya yang lebih efisien.

Setelah dilakukan negosiasi harga dengan KAP E&y dan berdasarkan Laporan Ketua Panitia Negosiasi Harga Jasa Akuntan Publik dalam Rangka Audit Umum PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun Buku 2017 No. 10/PAN/KAP-2017/III/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Laporan Hasil Negosiasi Harga Kontrak Jasa Akuntan Publik dalam Rangka Audit Umum PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun Buku 2017, Dewan Komisaris menunjuk dan menetapkan kantor akuntan publik untuk melaksanakan audit tahun buku 2017 dengan harga kontrak untuk biaya jasa audit umum Rp4.900.000.000 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah) sudah termasuk PPN 10% dan out of pocket expenses (OPE) maksimum Rp853.600.000 (delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Sesuai dengan Pasal 16 ayat (7) g dan Pasal 20 ayat (2) d Anggaran Dasar Perseroan, Direksi diminta mengusulkan kantor akuntan publik tersebut kepada RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 Jasa Marga pada 15 Maret 2017 untuk disetujui dan ditetapkan melakukan audit umum PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun Buku 2017 termasuk 22 entitas anak perusahaan. Penunjukan itu juga dilaporkan Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna, melalui surat No. DK 047/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 pada 15 Maret 2017 dengan suara terbanyak menyetujui dan memutuskan menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (KAP E&y) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2017.

Tahun Buku 2018

Untuk rencana pengadaan KAP tahun buku 2018 dalam rangka melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2018, Dewan Komisaris dalam rapat pada 10 Agustus 2017, setelah mempertimbangkan hasil evaluasi Komite Audit atas kinerja KAP E&y pada 2017 yang dinilai belum memenuhi sebagaimana yang diharapkan, memutuskan untuk melakukan pengadaan KAP audit Laporan Perusahaan Tahun Buku 2018 melalui prosedur lelang dan pengadaan agar segera dilaksanakan. Kemudian Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP 161/IX/2017 tanggal 14 September 2017 membentuk Tim Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik PT Jasa Marga (Persero) Tbk. untuk Tahun Buku 2018.

Dalam rapat pada 20 September 2017, Dewan Komisaris menerima laporan progres pengadaan KAP untuk audit tahun buku 2018 dan meminta agar pemenuhan jadwal pengadaan dijaga. Dalam laporannya pada rapat Dewan Komisaris pada 20 November 2017, Ketua Komite Audit selaku Ketua Panitia Pengadaan KAP untuk audit tahun 2018 menyampaikan progres pengadaan dan untuk mendapatkan calon penawar yang lebih banyak dan tetap qualified, mengusulkan perlunya diadakan perubahan kriteria pengalaman, yaitu dari sebelumnya pernah melakukan audit aset senilai Rp60 triliun menjadi Rp50 triliun. Dewan Komisaris menyetujui usulan tersebut dan menekankan agar pengadaan KAP harus selesai sebelum Februari 2018.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI PERSEROAN

Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi dalam menerapkan strategi Perseroan yang telah dirumuskan dalam RJPP 2013-2017 dan direalisasikan melalui pencapaian RKAP khususnya RKAP 2017 sebagai RKAP tahun buku ke-5, yang juga dipergunakan sebagai masukan dalam menyusun dan menetapkan RJPP 2018- 2022 dan RKAP 2018.

Sejalan dengan hal tersebut, pengawasan juga dilakukan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG, serta memberikan saran dan rekomendasi yang diperlukan. Pemantauan dan evaluasi tersebut dilakukan Dewan Komisaris melalui forum rapatrapat Dewan Komisaris dan rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi, serta kunjungan kerja Dewan Komisaris ke cabang-cabang Perseroan dan/atau termasuk ke beberapa proyek jalan tol Jasa Marga yang sedang dalam tahap pembangunan dan tahap awal beroperasi lapangan.

Pada 2017 Dewan Komisaris memberikan perhatian untuk peningkatan efektivitas pengendalian intern yang dilakukan Direksi beserta Unit Internal Audit atas anak perusahaan jalan tol (APJT) dan anak perusahaan usaha lain (APUL) serta cabang-cabang Perseroan. Dewan Komisaris juga mencermati laporan hasil audit auditor eksternal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasirekomendasi eksternal auditor tersebut, serta saran-saran Dewan Komisaris yang disampaikan pada saat kunjungan Dewan Komisaris ke cabang, APJT, dan APUL.

Dalam hal menjalankan pengelolaan Perseroan untuk merealisasikan sasaran-sasaran program yang ditargetkan dalam RKAP 2017, Dewan Komisaris menilai bahwa tindakan/aksi korporasi yang dilakukan Direksi telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menyimpang dari RKAP sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian dimuka tentang penilaian terhadap kinerja direksi dalam pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya, butir 5 tentang evaluasi dan penilaian atas kepatuhan Direksi menjalankan perusahaan sesuai dengan RKAP 2017 dan RJPP 2013-2017. Untuk tindakan-tindakan korporasi lainnya oleh Direksi sebagaimana yang telah diprogramkan dalam RKAP 2017, yakni mengadakan kerja sama investasi dan operasi dengan pihak lain dalam rangka pembangunan jalan-jalan tol baru atau pengembangan usaha lain, pemberian shareholder loan, pinjaman jangka menengah, divestasi saham, penerbitan obligasi PUB dan global bond, penerimaan pinjaman perbankan, sekuritasi ruas jalan tol, membentuk anak perusahaan dan lain-lain, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 7 huruf i butir (a) s.d. (o) dan huruf ii dan iii .

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI MENGENAI PENGELOLAAN PERSEROAN DAN DASAR PENILAIANNYA

Selain menilai kinerja diri sendiri melalui metode self-assessment, Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Direksi dalam pengelolaan Perseroan. Dasar penilaian kinerja Direksi ialah Peraturan Menteri BUMN No. 01/ MBU/ 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN dan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S. MB/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Lampiran I/6-15 Aspek Pengujian/Indikator Butir 17 Parameter No. 58 dan 59, serta Aspek Pengujian/Indikator Butir 19 Parameter No. 67. Selain itu penilaian anggota Direksi memperhatikan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN, Lampiran BAB II Persyaratan Anggota Direksi BUMN Butir B Persyaratan Materiil. Pelaksanaan penilaian anggota Direksi Tahun 2017 dilakukan melalui Surat Komisaris Utama Perseroan No. DK–0190/A/ XI/2017 tanggal 9 November 2017.

Cara dan metode pelaksanaan penilaian terhadap kinerja Direksi ialah melakukan evaluasi atas Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan Tahun 2017 dan menilai kepatuhan Direksi menjalankan perusahaan sesuai dengan RKAP 2017 dan/atau RJPP 2013-2017, serta menilai kinerja Direksi dalam menindaklanjuti keputusan-keputusan rapat Dewan Komisaris dan rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi dan tindak lanjut atas saran-rekomendasi hasil audit auditor eksternal, serta kepatuhan terhadap pemenuhan ketentuan yang diatur dalam perjanjian dengan pihak ketiga.

Kunjungan Dewan Komisaris dan Anggota Komite PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ke proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Sabtu, 18 November 2017.

  1. Evaluasi dan Penilaian atas Kinerja Direksi dalam Pencapaian atas Target Kinerja Utama Tahun 2017 Tersebut pada Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan Tahun 2017
    1. Kinerja utama korporat, yang diukur dari penilaian atas perspektif (1) keuangan dan pasar, (2) efektivitas produk dan proses, (3) fokus tenaga kerja, dan (4) kepemimpinan, tata kelola, dan tanggung jawab kemasyarakatan.
    2. Kinerja keuangan, yang terdiri dari pencapaian return on equity (ROE) dan interest coverage ratio (ICR).
    3. Kinerja pengembangan, yang terdiri dari kinerja (1) pertumbuhan aset dan (2) progres pelaksanaan proyek jalan tol baru dan pengembangan usaha lain.
    4. Kinerja operasional yang terdiri dari kinerja (1) realisasi volume lalu lintas transaksi, (2) pendapatan tol, dan (3) pemenuhan standar pelayanan minimal.
    5. Kinerja sumber daya manusia (SDM) dan umum, yang terdiri dari (1) pemenuhan kompetensi dan (2) program corporate social responsibility (CSR).

    Sesuai dengan struktur organisasi Jasa Marga hasil RUPS Luar Biasa Tahun 2016, termasuk perubahan nomenklatur jabatan Direksi, kinerja operasional di bawah tanggung jawab Direktur Operasi II. Hal-hal yang menyangkut risiko dan mutu serta hukum dan kepatuhan menjadi tanggung jawab Direktur Keuangan. Hal yang menyangkut teknologi informasi dan manajemen bisnis sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direktur Operasi I.

    Dari hasil evaluasi Dewan Komisaris, kinerja utama korporat tercapai cukup baik, kinerja keuangan tercapai dengan baik, sedangkan kinerja pengembangan tidak mencapai target sebab dari sasaran target sebesar 14,00, realisasinya mencapai 12,92, terutama karena kinerja pelaksanaan proyek jalan tol dan pengembangan usaha lain yang di bawah target. Kinerja operasional tercapai cukup baik karena kinerja capaian volume lalu lintas transaksi tercapai dengan baik, dan pemenuhan SPM sesuai dengan target, tetapi pendapatan tol tercapai sedikit di bawah rencana (99,32%). Kinerja SDM & umum untuk pemenuhan kompetensi tercapai sesuai dengan target, tetapi untuk program CSR, capaiannya masih di bawah target.

  2. Evaluasi dan Penilaian atas Kinerja Direksi dalam Menindaklanjuti Keputusan-Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris Bersama Direksi

    Dari hasil pemantauan terhadap keputusan rapat yang perlu ditindaklanjuti selama tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut sebagian besar keputusan rapat telah selesai dilaksanakan oleh Direksi dan sebagian kecil masih dalam proses tindak lanjut. Sampai dengan akhir 2017 dari 137 (seratus tiga puluh tujuh) keputusan rapat, 129 (seratus dua puluh sembilan) atau 94% telah selesai ditindaklanjuti dan 8 (delapan) keputusan/permasalahan atau 6% masih dalam proses tindak lanjut.

  3. Evaluasi dan Penilaian atas Kinerja Direksi dalam Menindaklanjuti Saran/Rekomendasi atas Temuan-Temuan yang Dilaporkan oleh Auditor Eksternal

    Dari hasil evaluasi atas penjelasan Direksi mengenai Laporan Auditor Independen Tahun Buku 2016, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan saran tindak lanjut yang direkomendasi auditor (KAP). Namun, Direksi diminta untuk menyampaikan bukti-bukti atas pelaksanaan tindak lanjut temuan tersebut. Selain itu, Direksi diminta untuk menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan operasionalisasi ruas-ruas jalan tol seperti penggunaan aplikasi proyeksi lalu lintas, data transaksi elektronik yang belum terkoneksi, dan langkah Direksi untuk mengatasi permasalahan jeda waktu rekonsiliasi data transaksi elektronik antara Jasa Marga dan Bank, termasuk mengkaji kemungkinan penerapan payment gateway

  4. Evaluasi dan Penilaian atas Kepatuhan Direksi Menjalankan Perusahaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dan/atau Ketentuan yang Diatur dalam Perjanjian dengan Pihak Ketiga

    Secara umum Dewan Komisaris menilai bahwa kepatuhan Direksi dalam menjalankan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan isi ketentuan dalam perjanjian dengan pihak ketiga sudah baik. Dalam hal akan terjadi penyimpangan ataupun terjadi masalah hukum, Direksi akan melakukan kajian legal dan nonlegal, serta melakukan penyelesaian melalui jalur hukum agar terpenuhinya aspek-aspek governance, serta menyiapkan langkah-langkah tindak lanjut dan mitigasi risiko yang diperlukan.

  5. Evaluasi dan Penilaian atas Kepatuhan Direksi Menjalankan Perusahaan Sesuai dengan RKAP 2017 dan RJPP 2013-2017.

    Dewan Komisaris menilai bahwa kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan RKAP 2017 dan RJPP 2013-2017 sudah baik. Hal itu didasarkan pada beberapa hal, antara lain sebagai berikut.

  6. Dalam tahun buku 2017, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan ruas-ruas jalan tol baru dan prasarana-sarana transportasi yang terkait dengan bisnis Jasa Marga, seperti pembangunan LRT Bekasi-Cawang-Dukuh Atas yang menyatu dengan ruas LRT Cibubur-Cawang, jalur kereta api cepat JakartaBandung, percepatan penyelesaian dan pengoperasian Jalan Tol Trans-Jawa yang dijadwalkan tahun 2019, serta percepatan pembangunan ruas-ruas jalan tol baru di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, Manajemen dituntut untuk menjawab tantangan tersebut dengan aksi-aksi korporasi Perseroan, baik di bidang keuangan, pengembangan usaha, maupun penyediaan sumber daya manusia yang diperlukan. Dalam beberapa kasus, program kegiatan yang harus dilaksanakan belum terwadahi dalam RKAP 2017 dan/atau RJPP 2013-2017 dan sekiranya tidak tertampung dalam kedua dokumen tersebut, diprogramkan dalam RKAP 2018 dan RJPP 2018-2022.

    Oleh karena itu, dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi yang diselenggarakan di Kantor Pusat Jasa Marga pada 12 Maret 2017 diputuskan untuk melakukan revisi pertama RKAP tahun buku 2017. Revisi diperlukan antara lain untuk membiayai adanya kebutuhan peningkatan investasi, aksi korporasi untuk melakukan restrukturisasi keuangan, adanya divestasi saham di anak perusahaan jalan tol (PT Trans Marga Jateng dan PT Jalan Lingkar Baratsatu) dan untuk menambah alokasi capital expenditure seiring dengan pembangunan ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated, serta untuk menampung aspirasi pemegang saham tersebut pada surat Menteri BUMN No. S-51/D4.MBU/11/2016 tanggal 14 November 2016. Selain itu, revisi RKAP 2017 dilakukan untuk mengakomodasi keputusan dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi Dewan pada 20 Juli 2017 tentang perkembangan rencana pembentukan perusahaan subholding TransJava, serta karena telah banyak rencana implementasi kegiatan dalam RKAP 2017 yang tidak tercapai dan adanya usulan rencana kegiatan proyek tol baru.

    Dewan Komisaris juga telah menerima menerima laporan Direksi mengenai laporan keuangan s.d. triwulan III 2017 dan prognosis laporan keuangan berkala dan langkah-langkah yang dilakukan Direksi untuk menjaga pemenuhan target keuangan Perseroan tahun 2017. Revisi kedua RKAP 2017 telah disetujui Dewan Komisaris pada 13 November 2017.

Penilaian bagi setiap anggota Direksi Tahun 2017 telah dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui surat Komisaris Utama Perseroan No. DK-0190/A/XI/2017 tanggal 9 November 2017 dan hasilnya akan dilaporkan kepada pemegang saham pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2017.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL

Dewan Komisaris selalu mendorong Direksi dalam melakukan pengelolaan Perseroan agar selalu mematuhi dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen perjanjian dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, sebelum RUPS Tahunan diselenggarakan, Dewan Komisaris dengan dibantu Komite Audit meneliti dan mengevaluasi laporan awal hasil temuan audit oleh KAP, yang untuk tahun buku 2016 dilakukan oleh KAP E&y. Tujuannya ialah meyakini apakah temuan-temuan hasil audit tersebut benar-benar terjadi karena kelalaian Direksi atau karena kurangnya penjelasan dan/atau klarifikasi dan/atau dokumen/data yang disampaikan kepada auditor atau kurangnya pemahaman auditor atas permasalahan dan solusi yang telah ditempuh Direksi. Hasil kajian Dewan Komisaris itu akan dibaha bersama Direksi dan dengan demikian, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan laporan realisasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang disampaikan dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 pada pertengahan Maret 2017 benar-benar telah sesuai dengan yang seharusnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara finansial dan legal.

Setelah penyelenggaraan RUPS, selanjutnya Dewan Komisaris akan memantau rekomendasi dan saran KAP atas temuan yang ada, apakah telah selesai ditindaklanjuti oleh Direksi. Selain itu Dewan Komisaris selalu memantau serta menekankan kepada Direksi agar temuan-temuan yang pernah ada tidak terjadi lagi dan menjadi temuan ulang.

Dalam rapat Dewan Komisaris pada awal Februari 2017, Dewan Komisaris menerima laporan Komite Audit adanya 5 isu audit tahun buku 2016 dan 2 di antaranya tetap menjadi temuan dan dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi pada Maret 2017, rapat meresumekan hasil akhir audit KAP Tahun Buku 2016 sebagai berikut.

  1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, yang di antaranya sebagai berikut:
    1. Rekonsiliasi pendapatan tol.
  2. Kepatuhan terhadap Pengendalian Internal, yang diantaranya sebagai berikut:
    1. Pengkinian data volume lalu lintas.
    2. Pencatatan modal saham tidak sesuai dengan fakta dan pengesahan Kemenkumham.
    3. Jaminan pelaksanaan kontraktor yang habis masa berlakunya sebelum berita acara sementara PHO hasil pekerjaan.
    4. Data proyeksi volume lalu lintas tidak termutakhirkan (updated).

Atas temuan-temuan tersebut, Dewan Komisaris terus memantau tindak lanjut penyelesaiannya, antara lain pada rapat Dewan Komisaris pada Juni 2017, Dewan Komisaris minta agar Direksi menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

  1. Penggunaan aplikasi proyeksi lalu lintas oleh konsultan independen tiap tahun.
  2. Data transaksi elektronik yang belum terkoneks
  3. Langkah Direksi untuk mengatasi permasalahan jeda waktu rekonsiliasi data transaksi elektronik, termasuk mengkaji kemungkinan penerapan payment gateway.

Dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris bersama Direksi pada 20 Juni 2017 Dewan Komisaris meminta Direksi untuk melanjutkan langkah-langkah tindak lanjut atas hal-hal berikut

  1. Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pengoperasian Terpadu pada ruas jalan tol yang saling terkait.
  2. Penyelesaian amendemen perjanjian untuk mengabaikan atau mengecualikan kewajiban pembatasan rasio keuangan.
  3. Peninjauan ulang terhadap penggunaan aplikasi proyeksi lalu lintas dengan konsultan independen dan melaporkannya dalam rapat Dewan Komisaris-Direksi berikutnya.

Sebagai persiapan pelaksanaan audit tahun buku 2017, pada rapat Dewan Komisaris pada November 2017 Dewan Komisaris menyarankan agar Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) disusun dengan memperhatikan area-area yang memiliki risiko tinggi sesuai laporan Divisi Risk & Quality Management, mendorong Unit Internal Audit agar lebih intensif melakukan klarifikasi atas temuan-temuan yang ada, serta melibatkan Komite Audit dalam penyusunan PKAT.

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Untuk tahun buku 2017, dalam rangka menilai konsistensi baik Dewan Komisaris maupun Direksi dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, pada awal November 2017 telah dimulai proses penilaian secara selfassessment GCG tahun 2017 yang dilakukan oleh tim dari Kantor Pusat Jasa Marga yang dibantu dan disupervisi oleh konsultan independen. Dewan Komisaris diminta untuk menyampaikan 23 berkas dokumen yang terkait dengan pelaksanaan GCG yang terdiri dari 34 macam pertanyaan, termasuk tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan oleh konsultan independen yang melaksanakan penilaian tahun 2016.

Hasil penilaian secara self-assessment itu akan disampaikan pada pertengahan Desember 2017, yaitu dengan capaian nilai sebagai berikut.

Jasa Marga97,17%
Dewan Komisaris Jasa Marga98,86%
Direksi Jasa Marga97,37%

Ketiganya mendapat predikat “Sangat Baik” meskipun untuk Dewan Komisaris capaian penilaian tersebut sedikit menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016, yaitu 99,36%,= karena keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan ke OJK tentang adanya perubahan personalia di Komite Audit dan tidak dibuatnya laporan hasil keiikutsertaan anggota Dewan Komisaris/anggota Komite dalam program-program pelatihan dan/atau pelatihan dan/atau seminar di dalam maupun di luar negeri.

Sejalan dengan konsistensi penerapan tata kelola perusahaan yang baik tersebut, pada tahun 2017 Dewan Komisaris bersama Direksi telah melakukan peninjauan dan pemutakhiran Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) dan setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi telah menyatakan persetujuan dan menandatangani kedua dokumen tersebut.

Selain itu, Dewan Komisaris telah melakukan self-assessment atas kinerja Dewan Komisaris Tahun 2017 dengan capaian nilai sebesar 4,92 dari nilai maksimal sebesar 5,0 dengan predikat penilaiannya ialah “Sangat Baik”. Pencapaian skor itu lebih baik dan meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 4,77. Piagam (Charter) Komite Audit juga telah dimutakhirkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-204/ XII/2017 tanggal 4 Desember 2017.

PENERAPAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM/WBS)

Dewan Komisaris memberikan perhatian yang besar atas risiko-risiko korporat, khususnya risiko fraud atau kecurangan yang dapat terjadi dalam menjalankan bisnis tol dan nontol. Oleh karena itu, Dewan Komisaris menekankan perlunya dibuat mekanisme pencegahan aktivitas terkait dengan fraud yang efektif dalam pedoman pelaksanaan manajemen risiko yang didasarkan pada framework pengendalian internal yang dapat terdiri dari (a) control environment, (b) pengendalian kegiatan, (c) penilaian risiko, (d) informasi dan komunikasi, dan (e) monitoring.

Pengembangan prosedur whistleblowing perlu terus dikembangkan oleh Direksi dengan membudayakan kepatuhan terhadap kode etik yang telah disepakati bersama, meningkatkan efektivitas prosedur pendeteksian, serta investigasi atas terjadinya pelanggaran kepatuhan dan mekanisme komunikasi di perusahaan atas suatu pelanggaran.

Dewan Komisaris menyetujui penempatan feedback box di Kantor Dewan Komisaris serta memfasilitasi Sekretariat Dewan Komisaris dengan e-mail khusus sebagai saluran pengaduan secara langsung kepada Dewan Komisaris atas indikasi fraud/kecurangan. Komite Audit juga ditugasi untuk melakukan kajian, evaluasi atas laporan-laporan whistleblower dari Direksi dan melaporkan kepada Dewan Komisaris untuk dibahas dan ditindaklanjuti Direksi.

PENUTUP

Sebagai akhir kata, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder atas perhatian, partisipasi, dan kerja sama dalam mengawasi dan membina Jasa Marga sehingga dapat tumbuh dengan pesat dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan serta berkontribusi dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya jalan tol. Dewan Komisaris terus meningkatkan komitmen untuk mengawal agar visi dan misi Jasa Marga s.d. tahun 2022 tercapai dengan baik, yaitu menjadi perusahaan yang terus bertumbuh dan meningkat nilainya dengan total aset. Secara tidak langsung, Perseroan juga memberikan andil dalam rangka meningkatkan investasi dan meningkatkan efisiensiefektivitas distribusi barang dan jasa, yang pada gilirannya akan menekan harga serta menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh penduduk Indonesia.