Pemegang Saham yang Terhormat, Para Pemangku Kepentingan yang Kami Hargai,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang atas perkenan-Nya, Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewajiban pemberian pengawasan dan nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan dan pengembangan Perusahaan selama tahun 2020. Pengawasan kami lakukan dengan memegang teguh prinsip independensi, dan dilakukan secara cermat, efektif dan fokus untuk mencapai target sasaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2020 yang searah dalam pencapaian sasaransasaran utama Rencana Jangka Panjang (RJPP) 2021- 2025.

Pertama kami laporkan bahwa keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris tahun 2020 mengalami perubahan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2019 pada tanggal 11 Juni 2020 dengan diangkatnya 3 (tiga) orang Anggota Dewan Komisaris baru pada, yang semuanya adalah Komisaris Independen. RUPS Tahunan tersebut mengangkat Saudara Yuswanda A. Temenggung sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen, Saudara Zulfan Lindan sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen dan Saudara Adriansyah Chaniago sebagai Komisaris Independen Perusahaan.

RUPS Tahunan tersebut memberhentikan dengan hormat Saudara Sapto Amal Damandari sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen, Saudara Muhammad Sapta Murti sebagai Komisaris dan Saudara Vincentius Sonny Loho sebagai Komisaris Independen. Kemudian terhitung sejak 07 Oktober 2020 Saudara Adriansyah Chaniago efektif sebagai Wakil Presiden Direktur di PT Vale Indonesia Tbk, sehingga jabatan sebagai Komisaris Independen Jasa Marga telah berakhir. Atas nama Perusahaan, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada Saudara Sapto Amal Damandari, Saudara Muhammad Sapta Murti, Saudara Vincentius Sonny Loho dan Saudara Adriansyah Chaniago atas kontribusi dan dedikasinya selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

Dengan demikian komposisi Dewan Komisaris Perusahaan pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama/ Komisaris Independen : Yuswanda A. Temenggung
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen : Zulfan Lindan
Komisaris : Agus Suharyono
Komisaris : Anita Firmanti Eko S.
Komisaris : Sugihardjo

Pengaturan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris yang semula mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-139/IX/2018 tanggal 27 September 2018, diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-077/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020. Kemudian dilakukan restrukturisasi Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan pembentukan komite baru, sebagai tindak lanjut dari ketentuan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sehingga Dewan Komisaris memiliki 3 (tiga) Komite, yaitu Komite Audit; Komite Nominasi dan Remunerasi; dan Komite Risiko dan Hukum.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi dalam pengelolaan Perusahaan mengacu pada program kerja tahunan Dewan Komisaris, yang ditetapkan pada awal tahun buku berjalan. Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, setiap bulannya diselenggarakan minimal 2 (dua) kali rapat, yaitu rapat internal Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris-Direksi. Hal-hal yang membutuhkan keputusan segera diagendakan dalam agenda Lain-Lain dalam rapat-rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat khusus Dewan Komisaris-Direksi. Setiap keputusan rapat dipantau dan dievaluasi tindak lanjutnya.

Selain dilakukan melalui forum rapat-rapat internal Dewan Komisaris dan rapat koordinasi Dewan Komisaris-Direksi, yang selanjutnya disebut Rapat Gabungan, pengawasan Dewan Komisaris juga dilakukan dengan melakukan kunjungan kerja ke Kantor-kantor Regional (dahulu Kantor Cabang) dan proyek-proyek jalan tol baru yang sedang dibangun, dan/atau sudah dalam tahap awal operasi atau operasi penuh yang ditangani oleh Anak Perusahaan.

Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2020

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kinerja Dewan Komisaris pada tahun 2020 berdasarkan masing-masing perspektif adalah sebagai berikut:

Perspektif Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Direksi Atas Implementasi Rencana dan Kebijakan Perusahaan

Pengawasan Terhadap Pengelolaan Perusahaan

Dalam kondisi dan situasi ekspansi Perusahaan yang juga terdampak oleh COVID-19 sebagaimana dunia usaha pada umumnya, Perusahaan melakukan peninjauan kembali atas target sasaran berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2020, terutama kinerja keuangan dan operasi, yang akan berpengaruh pada pencapaian sasaran jangka menengah/panjang Perusahaan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2021-2025.

Kondisi ini sangat mendapat perhatian Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian saran/arahan kepada Direksi dalam mengelola Perusahaan. Direksi diminta agar fokus serta segera melakukan langkah-langkah efisiensi, dan peningkatan efektivitas usaha Perusahaan, antara lain dengan melakukan efisiensi Capex dan Opex, dengan sasaran utama tercapainya financial sustainability.

Bersama Direksi, Dewan Komisaris melakukan evaluasi dan peninjauan kembali atas sasaran dan target RKAP 2020. Dewan Komisaris pada prinsipnya menyetujui perlunya revisi RKAP 2020. Selain itu, disadari pula perlunya dilakukan revisi terhadap Visi, Misi, sasaran dan target dalam RJPP 2018-2022, yang kemudian ditetapkan menjadi RJPP 2021-2025.

Untuk mengantisipasi terjadi perubahan kondisi di luar Perusahaan yang cukup dinamis, Dewan Komisaris di samping melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian target sasaran dalam RKAP 2020 secara triwulanan, juga dilakukan monitoring dan evaluasi bulanan, dengan fokus upaya dan hasil efisiensi usaha yang telah dilakukan.

Dewan Komisaris terus memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan tetap berlandaskan prinsipprinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memenuhi ketentuan perjanjian dengan pihak ketiga. Setiap temuan auditor eksternal dan temuan dan rekomendasi auditor internal telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi/saran yang diberikan.

Pengawasan dan Evaluasi Atas Aksi Korporasi yang Dilakukan Direksi

Selama tahun 2020, berbagai aksi korporasi yang dilakukan oleh Direksi telah mendapat pengawasan yang ketat dari Dewan Komisaris, dalam rangka memastikan bahwa aksi-aksi korporasi tersebut telah sesuai dan/atau memenuhi ketentuan perundangundangan yang berlaku. Pengawasan tersebut dilakukan melalui pengkajian atas aspek hukum, keuangan, kelayakan, risiko dan benefit yang akan diperoleh Perusahaan serta apakah aksi korporasi tersebut telah diprogramkan dalam RKAP 2020 atau sudah selaras dengan RJPP 2021-2025.

Setiap aksi korporasi yang dilakukan oleh Direksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah diprogramkan dalam RKAP 2020 dan/atau dalam revisi RKAP 2020.

Perspektif Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Anak Perusahaan

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Anak Perusahaan

Pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan dilakukan agar aset Perusahaan dikelola secara efektif dan efisien. Pengawasan dilakukan pada saat anak perusahaan sedang melakukan tahap konstruksi pembangunan jalan tol untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan konstruksinya telah memenuhi spesifikasi yang ditentukan, maupun pada saat anak perusahaan mengoperasikannya untuk memastikan semua ketentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dapat dipenuhi serta telah dikelola dengan baik.

Perspektif Pemberian Persetujuan Atas Rancangan RJPP dan RKAP yang Disampaikan Direksi

Revisi dan Rancangan RJPP

Perusahaan menghadapi tantangan baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi kondisi Perusahaan tahun 2020, maupun 5 (lima) tahun ke depan, sehingga perlu dilakukan review dan revisi atas RKAP 2020 dan RJPP 2018-2022. Untuk itulah Kerangka Arahan Strategis Perseoan untuk 5 tahun ke depan (2021-2025) adalah “Balancing the Growth and Financial Sustainability to Build JSMR Resilience” yang akan dicapai melalui 4 (empat) strategi dan tema kunci yang meliputi: 1) Improve business and operational efficiency; 2) Carefully select new toll road projects/ investments; 3) Refocus the related business portfolio; dan 4) Asset recycling.

Sejalan dengan proses transformasi dan ekspansi Perusahaan yang telah dilakukan sejak tahun 2017, arahan strategis perusahaan yang dilaksanakan meliputi aspek investasi, pengembangan bisnis, pendanaan kreatif, operasional, SDM, dan implementasi program pembentukan budaya perusahaan.

Direksi kemudian melakukan review RJPP 2018-2022 yang hasilnya dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan usulan revisi RJPP 2018-2022 menjadi RJPP 2020-2024. Review juga didasarkan pada pertimbangan terkait regulasi, teknologi dan kondisi pasar, serta persaingan usaha. Selanjutnya Dewan Komisaris memberikan catatan dan arahan penyempurnaan, sebagai masukan dalam mematangkan strategic review, dan akhirnya RJPP 2020-2024 mendapat persetujuan Dewan Komisaris untuk diubah menjadi RJPP 2021-2025.

Revisi RKAP 2020

Mengantisipasi tantangan baik internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap kondisi Perusahaan tahun 2020, Direksi dan Dewan Komisaris sepakat untuk melakukan tindakan antisipasi yang diperlukan Perusahaan, yaitu dengan melakukan review dan revisi atas RKAP 2020. Atas usulan rancangan revisi RKAP 2020 yang disampaikan oleh Direksi, Dewan Komisaris memberikan beberapa catatan terkait dengan timeline penyesuaian tarif dan skema pentarifan terintegrasi; jadwal operasi beberapa ruas jalan tol; serta perlunya meningkatkan efisiensi untuk mencapai financial sustainability.

Sesuai dengan dinamika perkembangan kinerja Perusahaan dalam kondisi dan situasi pendemi COVID-19, Direksi memandang perlu untuk dilakukannya peninjauan dan penyesuaian kembali RKAP 2020 yang telah direvisi, dengan pertimbangan kondisi eksternal Perusahaan yang mempengaruhi prognosa akhir tahun 2020. Selain itu, agar penilaian kinerja Direksi dan Perusahaan yang didasarkan pada RKAP dapat lebih proporsional dan sesuai dengan asumsi yang lebih realistis, maka diperlukan revisi ke-2 RKAP 2020.

Dewan Komisaris memutuskan Revisi II RKAP 2020 dapat dilakukan sepanjang diperlukan Perusahaan, dengan melakukan perhitungan kembali atas indikator-indikator keuangan yang sudah tidak relevan dan agar Revisi II RKAP 2020 tidak mengganggu penetapan Rancangan RKAP 2021. Setelah Direksi mengakomodasi catatan dari Dewan Komisaris tersebut, usulan Rancangan Revisi ke-2 RKAP 2020 disetujui dan disahkan menjadi Revisi II RKAP 2020.

Rancangan RKAP 2021

Sebagaimana tahun-tahun yang lalu, Dewan Komisaris sejak awal aktif dalam penyusunan RKAP, yaitu dengan memberikan arahan terlebih dahulu kepada Direksi hal-hal yang perlu diperhatikan dan diacu, yang berpengaruh terhadap RKAP 2021 dan realisasinya. Dampak COVID-19 harus diantisipasi dan dimitigasi risikonya sehingga dapat ditetapkan target dan sasaran dalam RKAP 2021 yang selaras dengan sasaran jangka menengah/panjang yang tersebut pada RJPP 2021-2025 yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Dalam pembahasan lanjutan rancangan RKAP 2021 dengan Direksi, Dewan Komisaris memutuskan agar Direksi melakukan penyelarasan antara rancangan RKAP 2021 dan RJPP 2021-2025, terutama dalam hal waktu pelaksanaan program, serta angka-angka asumsi yang telah mempertimbangkan perkembangan terkini dan telah diadopsi ke dalam tantangan dan strategi RKAP 2021. Penyelarasan tersebut agar juga memperhatikan aspirasi pemegang saham karena akan menjadi basis dalam penetapan KPI. Setelah rekomendasi yang diberikan terpenuhi, Dewan Komisaris memutuskan pengesahan atas RJPP 2021- 2025.

Setelah Dewan Komisaris mempelajari laporan kajian Komite Audit terkait penyusunan rancangan RKAP 2021 dan RJPP 2021-2025, Dewan Komisaris memutuskan memberikan catatan atas rencana aksi korporasi yang akan dilakukan Direksi.

Dewan Komisaris, menerima penjelasan Direksi terkait usulan Rancangan RKAP 2021 dan menyatakan bahwa usulan rancangan RKAP 2021 telah disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan secara prinsip Dewan Komisaris memberikan persetujuannya melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-122/XI/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rancangan RKAP 2021 menjadi RKAP 2021 Perusahaan.

Perspektif Penetapan Faktor-faktor yang Dibutuhkan untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas

Program Kerja Tahunan Dewan Komisaris dan Komite Tahun 2021

Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris menyampaikan dan memaparkan usulan konsep Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris dan Komite Tahun 2021. Atas paparan tersebut, Dewan Komisaris memberikan beberapa catatan untuk penyempurnaannya. Setelah saran penyempurnaan dari Dewan Komisaris diakomodasikan dalam masingmasing Program Kerja Tahunan Dewan Komisaris dan Komite, Program Kerja Tahunan Dewan Komisaris dan Komite Tahun 2021 dipaparkan kembali kepada Dewan Komisaris pada bulan Januari 2021, untuk mendapatkan persetujuan dan penetapannya sebagai Program Kerja Tahunan Dewan Komisaris Tahun 2021 dan Program Kerja Tahunan Komite Tahun 2021 beserta KPI-nya masing-masing.

Perspektif Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris yang Efektif dan Menghadirinya

Terselenggaranya Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Koordinasi Dewan KomisarisDireksi serta Kunjungan Kerja ke Cabang/ Regional Office dan Proyek Jalan Tol

Selama tahun 2020 telah diselenggarakan 17 (tujuh belas) kali rapat internal Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran rata-rata 92% (sembilan puluh dua persen), dan 18 (delapan belas) kali rapat gabungan dengan tingkat kehadiran rata-rata rata-rata 94% (sembilan puluh empat persen). Keputusan rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, dan belum pernah terjadi proses pengambilan keputusan rapat secara “dissenting opinion”. Sampai dengan akhir 2020 hampir seluruh keputusan rapat telah selesai ditindaklanjuti dengan beberapa keputusan masih dalam proses karena kewenangannya menyangkut pihak/instansi di luar Perusahaan namun diupayakan segera dapat diselesaikan dalam tahun 2021.

Penyelenggaraan rapat sebelum Maret 2020 dilakukan secara tatap muka, namun sejak terjadinya wabah COVID-19 dan diberlakukanya protokol kesehatan, maka rapat dilakukan secara daring melalui video conference. Pelaksanaan rapat secara virtual dinilai cukup efektif, dengan tata cara penyelenggaraan rapat tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Selain penyelenggaraan rapat-rapat, Dewan Komisaris juga menyelenggarakan kunjungan Kerja ke Cabang/ Regional Office dan/atau ke proyek-proyek jalan tol baru. Selama tahun 2020 dilakukan sebanyak 6 (enam) kali kunjungan.

Perspektif Pemberian Arahan Kepada Direksi Atas Implementasi Rencana dan Kebijakan Perusahaan

Arahan Tentang Hal-hal Mengenai Perubahan Lingkungan Bisnis yang Berdampak pada Usaha dan Kinerja Perusahaan

Dewan Komisaris mengingatkan Direksi bahwa kondisi yang dihadapi Perusahaan tahun 2019 masih terus berlangsung di tahun 2020, seperti ketatnya persaingan usaha di tengah pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kondisi perekonomian nasional dan internasional selama tahun 2020 dan 2021, serta mempengaruhi mobilitas masyarakat sehingga berdampak pada pendapatan tol Perusahaan. Sehubungan dengan kondisi dan situasi tersebut, Dewan Komisaris antara lain meminta agar Direksi menyampaikan kebijakan dan strategi mitigasi dampak COVID-19, serta membuat proyeksi cashflow tahun 2020, kebutuhan dana dan pemenuhannya.

Selain itu, Direksi juga diminta untuk meningkatkan efisiensi biaya usaha dan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, dengan SDM yang handal dan berkemampuan tinggi. Program transformasi organisasi, termasuk perubahan/penyesuaian struktur organisasi Perusahaan serta SDM-nya terus dilaksanakan.

Arahan tentang Penguatan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan

Dalam rangka memperkuat Sistem Pengendalian Internal Perusahaan, Dewan Komisaris, mengarahkan perlunya peningkatan dalam penerapan sistem “Tiga Lini Pertahanan” yang terintegrasi dengan manajemen risiko. Desain pengendalian internal untuk memperbaiki berbagai kelemahan pengendalian internal dilakukan dengan mengacu pada kerangka Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

Dewan Komisaris juga menyarankan agar persiapan penerapan SNI ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System (Sistem Manajemen Anti Penyuapan/SMAP), tata laksana serta pengorganisasiannya dapat dilakukan dengan baik dan efektif, sehingga sertifikasi SNI ISO 37001:2016 pada lingkup Direktorat Utama Kantor Pusat Perusahaan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan Kementerian BUMN yaitu pada Desember 2020.

Penerapan sistem-sistem pengendalian lainnya seperti Whistleblowing System (WBS), Pedoman Penanganan Gratifikasi, Pedoman Conflict of Interest, Code of Conduct, dan Code of Corporate Governance serta pedoman lainnya agar dilakukan juga secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan sistem pengendalian internal yang efektif, tujuan dan sasaran target RKAP dan/atau RJPP dapat tercapai secara efektif, efisien, tepat waktu dan tepat manfaat.

Arahan tentang Manajemen Risiko Perusahaan

Terkait risiko pembangunan jalan tol baru, Direksi diminta untuk melakukan review risiko-risiko terkait serta memastikan desain dan pilihan teknologi yang akan digunakan. Sedangkan terkait risiko pengoperasian jalan tol, Dewan Komisaris meminta Direksi menyiapkan data-data volume lalu lintas dan mengkaji dampaknya bagi keuangan Perusahaan, serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan.

Terkait risiko pengembangan bisnis pendukung, Dewan Komisaris menyarankan Anak Perusahaan menerapkan Project Based Management Contract (PBMC) guna mendorong efisiensi. Sedangkan terkait risiko hukum dari rencana divestasi agar dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh.

Arahan tentang Sistem Teknologi Informasi

Dewan Komisaris meminta Direksi melakukan langkah percepatan target go live SAP ERP, termasuk integrasi peralatan tol SAP, untuk mendukung kesiapan Jasa Marga dalam mengintegrasikan sistem pembayaran, mengingat akan segera diterapkannya Multi Lane Free Flow (MLFF) sehingga Jasa Marga dapat memanfaatkan business opportunity dalam integrasi sistem pembayaran.

Terkait dengan evaluasi perkembangan dan kebijakan SDM sebagai modal insani Perusahaan, Dewan Komisaris mendukung pengembangan aplikasi JM Click sehingga tidak hanya menjadi aplikasi untuk media belajar karyawan, tetapi ditingkatkan sebagai sarana utama yang terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan terkait SDM lainnya.

Arahan Tentang Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karier

Dalam memberikan persetujuan terkait pengembangan karir karyawan Perusahaan, Dewan Komisaris menggunakan data talent mobility dan mapping talent classification, serta kompetensi dan kinerja karyawan. Dewan Komisaris mendukung pelaksanaan program learning melalui aplikasi JM Click untuk mendorong terwujudnya perubahan dalam learning culture di Perusahaan.

Dewan Komisaris mendukung perubahan struktur organisasi Perusahaan dalam rangka mendorong percepatan transformasi perusahaan dan implementasi RJPP, dan menyetujui usulan perubahan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi. Setelah pembagian tugas antar unit di bawah Direktorat dituangkan secara tertulis dengan jelas, Direksi diminta untuk segera mulai melakukan langkah-langkah persiapan penerapan struktur organisasi, termasuk dalam hal ini melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan, serta melakukan perubahan cascading KPI per Direktorat jika diperlukan.

Terkait evaluasi perkembangan modal insani Perusahaan, Dewan Komisaris memberikan arahan agar target utama organisasi dari tahun 2020 ke 2021 dimasukkan ke program AKHLAK sebagai acuan, dengan terus mengembangkan aplikasi JM Click sebagai tool IT utama bagi karyawan sehingga dapat memotivasi peningkatan kinerja.

Arahan Tentang Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Keuangan Dewan Komisaris mengingatkan adanya isu terkait akuntansi sehubungan dengan penerapan PSAK baru, yaitu PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan, PSAK 72 tentang Pendapatan Kontrak Pelanggan, dan PSAK 73 tentang Sewa.

Dewan Komisaris meminta agar Direksi memberikan perhatian penuh atas implementasi SAP di Jasa Marga Group mengingat hal ini sangat penting dalam efisiensi proses bisnis Perusahaan.

Dewan Komisaris minta juga agar Direksi memperhatikan pelaksanaan Peraturan OJK (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik; POJK No. 65/POJK.04/2017 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan POJK No. 52/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Arahan Tentang Kebijakan Pengadaan dan Pelaksanaannya

Direksi diminta melaporkan perkembangan penyusunan perubahan Keputusan Direksi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Jasa Marga dengan menambahkan prinsip-prinsip ISO 370001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Terkait pengadaan jasa kantor akuntan publik (KAP) untuk audit laporan keuangan tahun buku 2020, Dewan Komisaris memandang bahwa prosesnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait proses pengadaan tanah dan konstruksi, Dewan Komisaris menekankan pentingnya Direksi Jasa Marga dan Direksi Anak Perusahaan mempunyai komitmen dan langkah-langkah untuk segera menyelesaikan permasalahan tanah dan konstruksi, serta diharapkan konstruksi dapat diselesaikan sesuai target dalam RKAP.

Terkait dengan penetapan target pengadaan proyekproyek jalan tol baru, pemilihan agar dilaksanakan secara bertahap dan menggunakan 4 (empat) kriteria utama sebagai panduan dalam melakukan evaluasi, yaitu project economics (kelayakan proyek), project timeline, partners profile, dan project financing scheme.

Arahan Tentang Kebijakan Pengelolaan Aset

Terkait kebijakan pengelolaan aset, Dewan Komisaris meminta Direksi agar memastikan kelengkapan administrasi dan accounting treatment yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, serta pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam kebijakan pengelolaan aset selanjutnya, sesuai dengan strategi jangka panjang Perusahaan, Direksi agar lebih mengedepankan pencapaian “Balancing the Growth and Financial Sustainability to Build Jasa Marga Resilience”, Dewan Komisaris pada prinsipnya menyetujui pelaksanaan strategi pencapaiannya melalui 4 (empat) strategi dan tema kunci, yang salah satunya adalah asset recycling.

Arahan Tentang Kebijakan Mutu dan Pelayanan serta Pelaksanaannya

Dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan/atau peningkatan kualitas kinerja pelayanan transaksi lalu lintas tol, serta menjaga kondisi dan mutu jalan tol agar dapat aman dan nyaman dipergunakan sesuai tuntutan dan harapan para pengguna jalan tol, berbagai upaya dan teknologi informasi yang diimplementasikan untuk mempercepat proses transaksi pembayaran tol sangat menjadi perhatian Dewan Komisaris. Demikian halnya pada saat konstruksi pembangunan jalan tol baru. Mutu, kecepatan, efektivitas dan efisiensi kerja juga menjadi atensi Dewan Komisaris, karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pengoperasian jalan tol yang bersangkutan.

Dewan Komisaris juga memberi arahan agar hasil evaluasi penanganan lalu lintas pada periode Natal dan Tahun Baru 2019 menjadi masukan dalam penyiapan rencana penanganan arus mudik dan balik pada periode Idul Fitri 2020. Dewan Komisaris mendukung langkah Direksi dalam melakukan rencana peningkatan aspek keselamatan, dengan pemasangan Variable Message Sign (VMS), dengan tetap memperhatikan masukan dan keluhan dari pengguna jalan tol sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas fisik dan layanan jalan tol.

Terkait dengan pemenuhan SPM sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris melihat perkembangan pemenuhan SPM sudah sesuai dengan rencana. Namun Direksi diminta untuk tetap memantau dan memastikan pemenuhan SPM, serta agar pengawasan terhadap overload and over dimension (ODOL) menjadi perhatian Manajemen pada tahun 2021.

Perspektif Pemantauan dan Memastikan Bahwa Prinsip GCG Telah Diterapkan dengan Efektif dan Berkelanjutan

Pencapaian Target Skor Hasil Penilaian Konsultan Independen Terhadap Penerapan GCG Tahun Buku 2020 di Lingkungan Dewan Komisaris

Capaian kinerja Dewan Komisaris dengan indikator kinerja kunci Hasil Penilaian Konsultan Independen Tentang Penerapan GCG di Lingkungan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 dengan target nilai 98,00 tercapai dengan skor 98,00, lebih rendah dari skor penilaian tahun 2019 sebesar 98,89.

Pencapaian Target Skor Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun Buku 2020

Capaian kinerja Dewan Komisaris dengan Indikator Kinerja Kunci: Pencapaian Target Skor untuk Penilaian Kinerja Dewan Komisaris (secara Self Assessment) Tahun Buku 2020 dengan target nilai > 4,80 tercapai dengan skor 4,918 naik dari skor tahun 2019 yang sebesar 4,849.

Penilaian Direksi dan Komite Dewan Komisaris Tahun 2020

Memenuhi fungsi dan tugas Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. 01/ MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN dan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S. MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Lampiran I/6-15 Aspek Pengujian/Indikator Butir 17 Parameter No. 58, 59, dan 67, Dewan Komisaris telah menilai kinerja Direksi dan menyampaikan hasil penilaian kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai masukan untuk keputusan-keputusan penting yang akan diambil yang menyangkut kepentingan Perusahaan.

Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Risiko dan Hukum tahun 2020 dalam memberikan masukan dan kajian yang diperlukan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasannya semakin berbobot, intensif dan efektif.

Dengan dukungan Komite-komite dan Sekretariat Dewan Komisaris, Dewan Komisaris terus mendorong dan memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG dilakukan secara konsisten, berkelanjutan dan membudaya di lingkungan Dewan Komisaris dan juga di Jasa Marga untuk mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan dalam bisnis jalan tol, sehingga Perusahaan memiliki kemampuan beradaptasi, daya tahan, serta daya saing yang kuat dalam bisnis jalan tol, di tingkat nasional maupun regional. Hal ini tentunya akan menguntungkan seluruh stakeholders serta akan menyukseskan program Pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional, untuk kemajuan ekonomi nasional.

Apresiasi

Mengakhiri laporan Dewan Komisaris tahun 2020 ini, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja sama seluruh pemangku kepentingan, yang memungkinkan Perusahaan terus tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang besar, tangguh dan berdaya tahan tinggi dalam bisnis jalan tol. Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih dan selamat atas prestasi Direksi dan seluruh jajaran pejabat dan karyawan atas keberhasilan dalam mencapai targettarget yang telah ditetapkan. Kami dengan penuh semangat akan terus meningkatkan komitmen agar Perusahaan dikelola secara lebih baik, efisien, efektif, dan modern dengan senantiasa mengedepankan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Jakarta, 5 Mei 2021

Atas Nama Dewan Komisaris

Yuswanda Arsyad Temenggung

Komisaris Utama/Komisaris Independen